JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Ambu Anne Buka Muscab Ix Ppp Purwakarta

Ambu Anne Buka Muscab Ix Ppp Purwakarta

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Senantiasa Terbuka Atas Saran Yang Konstruktif Dalam Pembangunan Daerah Serta Memberikan Kontribusi Bagi Kemaslahatan Umat dan Masyarakat Sehingga Terwujud Purwakarta Yang Baldatun Toyibatun Warobun Ghofur.Demikian Disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Pada Pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Purwakarta di Hotel Intan, Jalan Basuki Rahmat, Sabtu 23 Oktober 2021."Sebagai Kepala Daerah, Saya Harus Mampu Merangkul Semua Kalangan di Kabupaten Purwakarta, Termasuk Partai Politik. Partai Politik Adalah Salah Satu Bagian Penting Elemen Masyarakat dan Pemerintahan Yang Berkontribusi Terhadap Kabupaten Purwakarta, Khususnya Dalam Bidang Pendidikan Politik Seperti Yang Tersirat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik," Kata Ambu Anne.Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Ambu Anne Mengapresiasi Atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan (Muscab PPP) Kabupaten Purwakakarta Yang Ke-IX Sebagai Bagian Dari Sendi Kekuatan Pemerintahan di Jajaran Legislatif Yang Memberikan Warna Bagi Tumbuh Kembangnya Demokrasi dan Fungsi Heck And Balance Pemerintahan."Musyawarah, Dalam Suatu Organisasi Merupakan Salah Satu Agenda Yang Penting Bagi Kelangsungan Kehidupan Organisasi Yang Bersangkutan, Baik Dalam Rangka Mengevaluasi Program Kerja Yang Telah Dilaksanakan Maupun Untuk Merumuskan Program Kerja Yang Akan Dijalankan Ke Depan," Kata Ambu Anne.Ia Berharap PPP Purwakarta Mampu Mengutamakan Kepentingan Orang Banyak Yang Lebih Luas Lagi, Dibandingkan Dengan Kepentingan Kelompok dan Golongan Serta Berharap Agar Menjadi Pengurus dan Mitra Yang Baik Dengan Pemerintah Daerah.Oleh Karena Itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Akan Berupaya Semaksimal Mungkin Untuk Memfasilitasi Tugas Partai Politik Sesuai Kewenangan. Ada Beberapa Hal Lain Yang Diungkapkan Ambu Anne Berkaitan Dengan Partai Politik Di Kabupaten Purwakarta.Pertama, Bupati Menyampaikan Harapannya Kepada Partai Politik Khususnya PPP Purwakarta Untuk Terus Melakukan Pendidikan Politik Bukan Hanya di Masa Pemilihan Umum Atau Pilkada Saja Sebab Pendidikan Harus Berkesinambungan Atau Terus Menerus Agar Dicapai Pemahaman Yang Menyeluruh."Pemerintah Kabupaten Purwakarta Melalui Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Pada Bulan November Tahun 2021 Akan Melakukan Pendidikan Politik Bagi Pemula Untuk Meningkatkan Pemahaman dan Wawasan Politik Bagi Pemilih Pemula, dan Tahun 2022 Akan Dilaksanakan Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan Di Masing-Masing Kecamatan," Kata Ambu Anne.Kedua, Diharapkan Adanya Peningkatan Kolaborasi Antara Parpol Dengan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penaggulangan Berbagai Permasalahan Yang Ada Serta Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta."Dan Selanjutnya, di Masa Pandemi Saat Ini Diharapkan Partai Persatuan Pembangunan Berperan Aktif Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Virus Covid-19 Dalam Bentuk Kampanye Penerapan Protokol Kesehatan dan Vaksinasi Baik Kepada Kalangan Anggota Partai Sendiri Maupun Kepada Masyarakat Luas. Harapan Tersebut Untuk Menimbulkan Rasa Kebersamaan Bahwa Menghadapi Pandemi Ini Bukan Hanya Tugas Pemerintah Tetapi Tugas Semua Pihak Termasuk Partai Persatuan Pembangunan," Kata Ambu Anne.Menutup, Bupati Purwakarta Juga Berharap Musda IX Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Ini Tidak Hanya Menghasilkan Rumusan Yang Hanya Berguna Untuk Partai Persatuan Pembangunan, Tetapi Juga Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta. Dalam Agenda Tersebut, Bupati Purwakarta Hadir Didampingi Ketua Knpi, Asep Supriatna Dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik, Totong Hidayat.

Selengkapnya
Jiwa Raga Santri Purwakarta Siaga Untuk Indonesia

Jiwa Raga Santri Purwakarta Siaga Untuk Indonesia

Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional (HSN) merujuk pada tercetusnya Resolusi Jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan lndonesia, pada 22 Oktober 1945 lalu di Surabaya.Tahun ini, peringatan Hari Santri Nasional mengambil tema Santri Siaga Jiwa Raga, yang mengandung maksud sebagai bentuk pernyataan sikap santri lndonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan lndonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia.Demikian disampaikan Bupati Purwakarta disela peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 yang digelar Pemkab Purwakarta di Bale Sawala Yudhistira, Jumat 22 Oktober 2021.Dalam situasi Indonesia yang masih dilanda pandemi Covid-19 ini, lanjut Ambu Anne, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, termasuk para santri di Kabupaten Purwakarta, agar tetap menyiagakan jiwa serta raganya demi kepentingan bangsa lndonesia, terutama dalam rangka bersama-sama untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19."Kami juga mengpresiasi langkah-langkah yang dilakukan sejumlah pesantren yang berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan atas dampak pandemi Covid-19, ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren juga memiliki kemampuan untuk menghadapi pandemi Covid-19 di tengah berbagai keterbatasan fasilitas yang dimiliki," kata Ambu Anne.Ambu Anne juga mengungkapkan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 terhadap para santri di sejumlah pesantren di Kabupaten Purwakarta."Pemda Purwakarta sebelumnya telah menggelar vaksinasi Covid-19 kepada ribuan santri yang dipusatkan di Ponpes Al-Hikamussalafiyah, Cipulus, Wanayasa. Kami juga menargetkan seluruh santri di Purwakarta mendapatkan vaksinasi Covid-19. Untuk itu, kami terus berupaya mendapatkan banyak pasokan vaksin dari pemerintah pusat," kata Ambu Anne.Sementara, dari sisi penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pemkab Purwakarta bersama legislatif atau DPRD Purwakarta telah menyepakati dan mensyahkan satu regulasi dalam peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. "Kini, Perda tersebut masih dalam proses evaluasi Gubernur Jawa Barat," ujarnya.Menurutnya, sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren. Perda tersebut memiliki fungsi sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Purwakarta."Perda pesantren tersebut sangat penting, selain sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah, ia juga merupakan wujud keberpihakan di mana Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memberikan dukungan serta pengakuan penuh terhadap pesantren," kata Ambu Anne. Ambu Anne juga menjelaskan, rangkaian peringatan Hari Santri Nasional kali ini sudah dilakukan seminggu sebelumnya dengan melibatkan PCNU Purwakarta dan Ormas Islam lainnya. "Saya selaku bupati mengapresiasi panitia peringatan hari santri pada tahun ini. Diharapkan peringatan ini menjadi spirit bagi seluruh kaum santri dan pimpinan pondok pesantren termasuk bagi Pemerintah Daerah untuk terus bersinergi dalam membangun Purwakarta," demikian Ambu Anne. (Diskominfo Purwakarta)

Selengkapnya
Kecewa atas Jawaban TAPD, Seorang Anggota Banggar DPRD Purwakarta Walk Out

Kecewa atas Jawaban TAPD, Seorang Anggota Banggar DPRD Purwakarta Walk Out

Berita on Kamis, 23 September 2021

Purwakarta – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Purwakarta yang membahas KUA – PPAS perubahan anggaran tahun 2021 yang menghadirkan pejabat dari OPD Bapenda sempat diwarnai walk out dari seorang anggota Banggar, Rabu (22/9/2021). Padahal, dari awal rapat yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB lancar-lancar saja walau diselingi perdebatan sengit antara anggota Banggar dengan pejabat Bapenda mengingat lagi-lagi dari satuan organisasi perangkat daerah yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali tidak melengkapi data yang dibutuhkan dan masih ditemukan perbedaan data yang dimiliki anggota Banggar dengan data yang dimiliki Bapenda. Sampai-sampai kepala Bapenda Hj. Nina Herlina, S.Sos kebingungan, “Maaf, data yang diperoleh anggota Banggar dari siapa?”tanya Kepala Bapenda, Hj. Nina Herlina yang akrab disapa Bunda oleh bawahan dikantornya kepada anggota Banggar yang melontarkan data yang dimiliki. “Data ini didapat dari Bapenda melalui Risdang DPRD. Risdang dapat data dari pegawai di Bapenda,”sela seorang anggota Banggar, Said Ali Azmi (dari Gerindra) yang akrab disapa Bang Jimmy yang mengaku dari Medan ini. Pengakuan Bang Jimmy diperkuat oleh rekannya Asep Abdulloh yang punya sapaan Asep Uwoh, “Data yang kami terima dalam bentuk PDF dari Bapenda seperti disampaikan Bang Jimmy,”sergah Asep Uwoh. Karuan saja, Kepala Bapenda semakin bingung data yang dimiliki dengan data yang didapat anggota Banggar berbeda. “Jadi pusing saya,”kata Kepala Bapenda, Bunda Nina. Padahal, jika mencermati pemaparan Kepala Bapenda, Hj. Nina Herlina ada beberapa sektor pajak daerah yang sudah melampaui target dengan realisasi diatas 100 persen seperti pendapatan dari sektor pajak air bawah tanah dan pajak bumi dan bangunan kendati tahun anggaran berjalan 2021 masih tersisa 3 bulan lagi. Selebihnya, sektor pendapatan pajak yang belum mencapai realisasi dibahas alot dengan berbagai argumen dari kedua belah pihak. Rapat Banggar dengan TAPD sesi pertama yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.12 WIB diskor untuk ISOMAN. Pada sesi pertama kendati terjadi tarik menarik target capaian, namun berhasil disetujui mengingat rapat pada sesi pertama dihadiri langsung oleh ketua TAPD Pemkab Purwakarta, H. Iyus Permana yang juga menjabat sebagai Sekda Purwakarta dan keputusan-keputusan bisa langsung di eksekusi. Rapat Banggar DPRD Purwakarta dengan TAPD Pemkab Purwakarta yang menghadirkan pejabat Bapenda kembali dilanjutkan pukul 13.20 WIB. Sayangnya, ketika pembahasan target Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sudah ditetapkan dan anggota Banggar meminta sebagian anggaran yang diperoleh dari PPJ dialokasikan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) include dengan pemeliharaannya, Eh…jawaban TAPD malah membuat seorang anggota Banggar, Hidayat, S.Th.I dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kecewa dan mengambil keputusan walk out. “Oke. Ini (soal PJU-red) kami catat dulu,”kata seorang anggota TAPD Pemkab Purwakarta yang juga menjabat Kepala Bapelitbangda, Aep Durrohman. Mendengar ucapan Aep Durrohman seakan tidak berani bertanggungjawab atas kesepakatan diawal mulainya rapat sesi II membuat seorang anggota Banggar Hidayat langsung keluar ruangan rapat Banggar pada pukul 14.55 WIB. “Dari awal rapat lanjutan kami kan sudah meminta siapa yang bisa bertangungjawab atas kesepakatan ini. Kalau ternyata masih perlu dikoordinasikan dulu, ini tidak fair buat kita. Kalau begini saya juga akan keluar dari rapat ini,”sergah Bang Jimmy, politisi dari partai Gerindra ini. Perlu diketahui, rapat Banggar DPRD Purwakarta dengan TAPD Pemkab Purwakarta sesi II tidak dihadiri ketua TAPD, H. Iyus Permana dan mendelegasikan kepada anggota TAPD lainnya. Pada rapat Banggar hari ini, dipimpin langsung Ketua Banggar yang juga menjabat Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM (Golkar), Wakil Ketua Banggar Sri Puji Utami (Gerindra), Hj. Neng Supartini, S.Ag (PKB) dan Warseno, SE (PDI-P). Para Wakil Ketua Banggar juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Purwakarta. Sementara anggota Banggar yang hadir antara lain;  Said Ali Azmi dari Partai Gerindra, Zusyef Gusnawan dari Partai Gerindra, Hidayat, S.Th.I dari PKB, Agus Sundana dari PAN, Dedi Juhari dari PKS, Dedi Sutardi dari PKS, Rifky Fauzi dari Partai Gerindra, Dias Rukmana dari Partai Golkar, Asep Abduloh dari Partai Berkarya, Haerul Amin Prasetyo dari Partai Demokrat, Ceceng Abdul Qodir dari PKB dan Rahman Abdurahman dari Partai Golkar. Sementara Ketua Banggar, H. Ahmad Sanusi, SM yang akrab disapa H. Amor dari Partai Golkar memberi masukan dan saran serta solusi bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Tapi jika strategi dan solusi yang disarankan oleh dirinya dan anggota dewan lainnya tidak dilaksanakan, maka rapat tidak akan dilanjutkan, “Bila perlu beli peralatan yang dibutuhkan Bapenda untuk meningkatkan pendapatan, nanti kita support penuh,”kata Wakil Ketua Banggar, Hj. Neng Supartini, S.Ag. “Ini yang perlu diperhatikan teknisnya oleh badan pendapatan karena sejak saya jadi anggota dewan di periode pertama sudah menyampaikannya, tetapi sudah beberapa tahun tidak dilaksanakan juga. Kalau tidak ada solusi, pembahasan saya tunda dulu sampai ada kajian-kajian soal pembahasan MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) ini,”ujar Ketua Banggar H. Ahmad Sanusi, SM. Kemudian, menjelang akhir rapat Banggar, Ketua Bamus meminta badan pendapatan sebelum menetapkan besaran pajak harus mengadakan dulu uji petik. “Coba tolong yang dilaporkan kepada kami ini uji petik yang realistis dan masuk logika. Kita ini pemerintahan daerah, Bupati termasuk kita-kita yang ada di DPRD ini mempercayakan sepenuhnya kepada badan pendapatan dan kawan-kawan, jangan sampai badan pendapatan dibohongi oleh wajib pajak. Percuma kita mengadakan rapat kalau laporannya tidak realistis, saya beri waktu sampai besok untuk menentukan pajak MBLB dan pajak reklame yang laporannya masuk logika dan realistis. Demikian rapat ini kita lanjutkan besok (Kamis, 23/9/2021-red),”kata Ketua Banggar, H.Amor menutup rapat Banggar DPRD Purwakarta dengan TAPD Pemkab Purwakarta, hari Rabu (22/9/2021) yang berakhir hingga pukul 15.59 WIB. Rapat Banggar dengan TAPD yang menghadirkan pejabat Bapenda membahas pendapatan pajak daerah antara lain; pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PPJ, MBLB, parkir, pajak air bawah tanah, PBB, dan pendapatan pajak dari BPHTB. (Humas DPRD)

Selengkapnya
Sepakat, Aliansi Kiansantang akan Diterima Audiensi Oleh Pimpinan DPRD Purwakarta 1 Oktober

Sepakat, Aliansi Kiansantang akan Diterima Audiensi Oleh Pimpinan DPRD Purwakarta 1 Oktober

Berita on Rabu, 22 September 2021

Purwakarta – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Warseno, SE menyatakan kesiapan pimpinan DPRD Purwakarta menerima audiensi dengan Aliansi Kiansantang pada tanggal 1 Oktober 2021 mendatang. “Pada hari Senin (20/9/2021) pak Ketua dan pimpinan DPRD bertemu dengan Koordinator Aliansi Kiansatang di ruang kerja pak Ketua dan sepakat pimpinan DPRD akan menerima audiensi dari Aliansi Kiansantang pada tanggal 1 Oktober mendatang,”kata Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Warseno, SE ditemui diruang kerjanya, Selasa (21/9/2021). Terpisah, Ketua Ormas Manggala Garuda Putih (MGP), Ramdan Yuniar, S.Kom juga menyatakan hal yang sama. “Iya benar, kami (Aliansi Kiansantang) pada hari Senin (20/9/2021) menemui Ketua DPRD diruang kerjanya untuk kejelasan kapan audiensi dengan Aliansi Kiansatang bisa direalisasikan. Itu inti pertemuan dengan pimpinan DPRD pada hari Senin,”kata Ramdan melalui saluran telepon. Mengenai bahasan yang akan disampaikan merupakan penyampaian aspirasi kejelasan pengelolaan dana CSR. “Aliansi Kiansantang ingin mendapat kejelasan pengelolaan dana CSR dari perusahaan-perusahan dan besaran serta penyalurannya. CSR-kan sudah di Perda-kan. DPRD Purwakarta punya kewajiban sebagaimana hak yang melakat pada tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat,”kata Ramdan yang mewakili bicara atas nama Aliansi Kiansantang. Aliansi Kiansantang merupakan gabungan 13 Ormas dan LSM besar di Kabupaten Purwakarta antara lain, GMBI, Laskar Merah Putih (LMP), GIBAS, Manggala Garuda Putih (MGP), LSM Kompak, LPKSM ,Pagar Nusa, KPLHI, NKRI, Laskar Komando, GRIB, GPRI dan GNRI.  (Humas DPRD)

Selengkapnya
Rapat Badan Anggaran DPRD Purwakarta Tertunda Gegara Data dari Bapenda Belum Siap

Rapat Badan Anggaran DPRD Purwakarta Tertunda Gegara Data dari Bapenda Belum Siap

Berita on Rabu, 22 September 2021

Purwakarta – Entah apa yang menjadi kendala bagi para pejabat di satuan kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab Purwakarta, Jawa Barat, saat mengadakan rapat dengan Badan Anggaran DPRD Purwakarta, Senin (20/9/2021) data yang ditanyakan dan dibutuhkan belum disiapkan. Juga ada perbedaan data antara yang dimiliki anggota Banggar dengan pihak Bapenda. Rapat hari itu merupakan lanjutan pembahasan KUA PPAS perubahan anggaran tahun 2021 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purwakarta. Celakanya, pihak Bapenda tidak menyiapkan data kongkrit yang dipertanyakan oleh anggota Banggar sampai-sampai Ketua Banggar yang juga menjabat Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM (partai Golkar) enggan bicara satu patah katapun bahkan menutup jalannya rapat pun diserahkan kepada Wakil Ketua Banggar yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD, Sri Puji Utami (partai Gerindra). Rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang sedianya akan membahas berbagai temuan anggota Banggar dilapangan untuk memberi masukan agar pendapatan dari sektor pajak bisa ditingkatkan atau paling tidak bisa mencapai target harus diakhiri tanpa ada keputusan. “Usul pimpinan, kalau data dari Bapenda belum siap, maka rapat ini kita akhiri saja karena kita tidak bisa mengetahui apa penyebab naik turunnya pendapatan dari sektor pajak. Bagaimana mungkin rapat bisa menghasilkan keputusan kalau data yang kita butuhkan belum siap dari pihak Bapenda,”sela anggota Banggar, HIdayat, S.Th.I (dari PKB). “Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Hidayat, sebaiknya kita lanjutkan setelah pihak Bapenda siap dengan data-data yang dibutuhkan,”timpal anggota Banggar, Rifky Fauzi (Gerindra). Tensi rapat sempat naik, ketika salah satu pimpinan rapat Banggar, Sri Puji Utami (dari Gerindra) menegur Kepala Bapenda Hj. Nina Herlina, S.Sos, “Tolong bu Kepala Bapenda, jangan pandemi corona ini selalu menjadi alasan tidak tercapainya target kalau datanya saja belum lengkap. Bagaimana kita bisa menentukan capaian target pendapatan dari sektor pajak. Jadi kapan siap kita rapat lagi?,”kata Sri Puji Utami. Sampai berakhirnya rapat Banggar belum ada kejelesan kapan rapat Banggar akan dilanjutkan. Bahkan, ketika Sri Puji Utami menawarkan apakah Ketua Banggar yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM apakah akan menyampaikan pendapatnya, “Tidak. Silahkan tutup saja rapat ini sama ibu (Sri Puji Utami-red),”kata Ketua Banggar, H. Ahmad Sanusi, SM yang akrab disapa H. Amor poltisi dari Partai Golkar ini. Usai rapat Banggar ditutup, Ketua TAPD Pemkab Purwakarta yang juga menjabat Sekretaris Daerah, H. Iyus Permana langsung mendatangi meja pimpinan Banggar. Entah apa yang dibicarakan. Pimpinan Banggar yang hadir pada hari itu, Senin (20/9/2021) antara lain; H. Ahmad Sanusi, SM sebagai Ketua Banggar (dari Partai Golkar), Wakil Ketua Banggar, Sri Puji Utami (dari Gerindra) dan Wakil Ketua Banggar Warseno, SE (dari PDIP). Sedangnkan anggota Banggar yang hadir antara lain; Said Ali Azmi (Gerindra), Zusyef Gusnawan (Partai Gerindra), Dedi Juhari (dari PKS), Dedi Sutardi (dari PKS), Ceceng Abdul Qodir (dari PKB), Hidayat, S.Th.I (dari PKB), Haerul Amin Prasetyo (dari Demokrat), Enah Rohanah (dari Golkar), Rifky Fauzi (dari Gerindra), Dias Rukmana (dari Golkar), Yulian Irsyafri (dari Golkar), dan Agus Sundana dari Partai Amanat Nasional (PAN). Terpisah, Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Warseno, SE (dari PDIP) ditemui diruang kerjanya, Selasa (21/09/2021) menyatakan ada perbedaan data yang dimiliki antara anggota Banggar dengan yang dimiliki Bapenda, “Jadi kita (Banggar) sepakat agar pihak Bapenda melengkapi dulu data-data yang ditanyakan oleh para anggota Banggar. Sinkronkan dulu agar ketemu dimana perbedaannya,”kata pak Uwa sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Warseno, SE. dari PDI-P menjelang dirinya akan mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) dengan pejabat satuan kerja Sekretariat DPRD Purwakarta. (Humas DPRD)

Selengkapnya