JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

 Pemkab Purwakarta Sosialisasikan Aturan Dbh Cht

Pemkab Purwakarta Sosialisasikan Aturan Dbh Cht

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika didampingi Kepala Satpol PP Purwakarta Aulia Pamungkas hadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penggunaan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun 2021, di Bale Maya Datar, Jumat 17 September 2021.Bupati Purwakarta mengapresiasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan DBH CHT Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Jajaran Satpol PP tersebut.Menurut Ambu Anne, penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada Bidang Kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah saat ini. "Cukai tembakau dan pajak rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Besarnya cukai tembakau dan pajak rokok yang telah ditetapkan pemerintah, dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi rokok yang seakan-akan sudah menjadi pola perilaku atau kebiasaan di tengah-tengah masyarakat," ujar Ambu Anne.Selain itu, agar seimbangnya biaya kesehatan untuk penyakit yang ditimbulkan oleh rokok karena sifatnya yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan."Rokok merupakan salah satu produk/barang yang keberadaan serta peredarannya perlu dikendalikan. Adapun salah satu upaya pengendaliannya yaitu dengan menerapkan cukai dan pajak rokok," ucapnya.Ambu Anne juga mengungkapkan kegiatan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2021 dan pengunaan serta pemanfaatan cukai tembakau dan pajak rokok penting untuk dilaksanakan, supaya penggunaan dan pemanfaatan dana hasil tembakau dan pajak rokok tepat sasaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020."Sosialisasi ini bertujuan untuk membuat kelompok masyarakat mengerti terkait barang-barang yang dikenakan Bea Cukai. Adapun alasan dikenakan Bea Cukai karena peredarannya harus dikendalikan dan tidak boleh sembarangan. Apabila tidak dikendalikan, nantinya akan berdampak negatif terhadap penggunanya," katanya.Untuk memberantas peredaran dan penjualan barang kena cukai ilegal (khususnya rokok dan tembakau) di wilayah Kabupaten Purwakarta, maka semua elemen masyarakat harus dapat bekerja sama mengambil perannya masing-masing untuk mempunyai komitmen yang sama."Jajaran Satpol PP memiliki tugas dalam pemetaan wilayah, baik peredarannya, penggunaannya, serta tempat penjualan tembakau. Karena masih beredar tempat penjualan tembakau yang ilegal," ujarnya.Maka dari itu, Diskoperindag pun perlu membantu dalam mengawasi peredaran dan tempat perdagangannya. Kemudian, Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam mensosialisasikan bahaya tembakau atau rokok ilegal tersebut."Akan tetapi seiring dengan meningkatkan pemasukan negara, maka penjualan tembakau ini harus dikenakan Bea Cukai karena tembakau tersebut harus legal dan ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) agar tidak terlalu bahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat," kata Ambu Anne.Bupati juga mendorong Program Satpol PP dalam kegiatan ini, diharapkan di Kabupaten Purwakarta tidak lagi terdapat tembakau ilegal atau tidak terdaftar, dan standar BPOM nya juga harus jelas. Hal ini bertujuan agar tidak berbahaya apabila dikonsumsi oleh kelompok-kelompok masyarakat.Maka dari itu, penegakan hukum harus dilakukan, salah satunya oleh Satpol PP yang memiliki wewenang penuh. Pemerintah akan bersinergi dengan Satpol PP, Instansi lain serta beberapa pihak, dan Para Camat yang memiliki wilayah karena semua elemen tersebut harus melakukan pengawasan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku."Untuk anak-anak yang masih dibawah umur maka yang harus dikendalikan, salah satunya tempat penjualan tembakau atau rokok tersebut tidak boleh ilegal," ujarnya.Sementara, dalam sosialisasi tersebut, Kasatpol PP Purwakarta Aulia Pamungkas mengatakan bahwa, saat ini Purwakarta sudah ada indikasi temuan rokok ilegal. "Ya, saat ini sudah masuk beberapa rokok ilegal melalui salah satu desa yang berbatasan dengan kabupaten tetangga," ujar Aulia.Oleh sebab itu, jajarannya bersama pihak Bea Cukai terus mendorong dan mengedukasi para pedagang dan pemilik agar patuh pada UU No. 39 Tahun 2007 Pasal 54 dan 56 yang mengatur tentang cukai. Untuk selanjutnya, bila sosialisasi telah dilaksanakan kepada seluruh pemilik usaha. Maka, sanksi-sanksi yang akan menjerat pedagang rokok ilegal akan dilakukan.Menurutnya, hal ini guna mendukung pemerintah agar mendapatkan nilai sumber pajak yang tinggi. Saat ini sumber APBN sebanyak 200 triliun bersumber dari pajak cukai tersebut. Diketahui, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Satpol PP beserta jajaran, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Camat dan Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Para Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT) Tahun 2021. (*)

Selengkapnya
Uji Coba Stadion Purnawarman, Ambu Anne Tendang Bola Tanda Pertandingan Dimulai

Uji Coba Stadion Purnawarman, Ambu Anne Tendang Bola Tanda Pertandingan Dimulai

Jumat 17 September 2021, Stadion Purnawarman Kabupaten Purwakarta digunakan untuk pertandingan sepakbola. Sport center tersebut, digunakan untuk pertandingan antara Asad 313 Jaya Perkasa melawan Tim Pembinaan U-17. Serta, pertandingan Persipo Ladies melawan Purwakarta Soccer.Pertandingan perdana ini, langsung dihadiri Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. Bahkan, Ambu Anne begitu sapaan akrabnya, menendang bola pertama tanda pertandingan dimulai. Pertandingan ini, merupakan ajang silaturahmi antara jajaran pemerintahan dengan para atlet sepak bola Purwakarta."Jumat pagi ini saya isi dengan menyaksikan pertandingan sepakbola ujicoba antara Persipo U-17 melawan ASAD 313 Jaya Perkasa yang diisi para pemain eks Timnas Indonesia U-17. Seperti Yadi Mulyadi, Ahludz Dzikri, Cecep Mulyana, Yanto Wandik dan yang lainnya," kata Ambu Anne.Menurutnya, ujicoba ini merupakan bagian persiapan dari tim Junior Persipo yang akan berlaga di Piala Soeratin nanti, sekaligus ujicoba kedua lapangan sepakbola Stadion Purnawarman. "Semoga ujicoba ini bisa meningkatkan dan mendorong minat anak-anak kita untuk terus berprestasi di bidang olahraga, terutama menjadi atlet sepakbola," ujarnya.Stadion Purnawarman, merupakan sport center yang berada di komplek perkantoran Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan. Selain terdapat lapang bola berstandar internasional, di kawasan ini juga ada area untuk olah raga lainnya. Seperti, atletik."Diharapkan, beberapa cabang olah raga bisa dipertandingkan dalam satu venue," ujar Anne. Ambu Anne berpesan, meskipun saat ini masih pandemi, aktivitas olah raga harus tetap berjalan. Pasalnya, olah raga bisa menjaga kebugaran tubuh. Jika tubuhnya sudah bugar, maka akan sehat. (*)

Selengkapnya
Sekretaris DPRD Purwakarta Mengapresiasi Kehadiran Aliansi Kiansantang Yang Tertib dan Damai

Sekretaris DPRD Purwakarta Mengapresiasi Kehadiran Aliansi Kiansantang Yang Tertib dan Damai

Berita on Kamis, 16 September 2021

Purwakarta – Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta, Drs. H. Suhandi, M.Si mengapresiasi sejumlah Ormas dan LSM yang tergabung dalam Aliansi Kiansantang atas sikap dan prilaku yang cukup damai tanpa menimbulkan kegaduhan ketika beraudiensi ke gedung DPRD Purwakarta di Jalan Ir. H. Juanda, Ciganea, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (16/9/2021). “Aksi damai ini saya apresiasi. Mereka (Aliansi Kiansantang-red) menyampaikan aspirasinya secara damai tidak terjadi apa apa. Mereka menyampaikan aspirasinya dijamin sesuai undang-undang, jadi tidak ada masalah,”kata Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs. H. Suhandi, M.Si kepada sejumlah wartawan usai menerima kedatangan Aliansi Kiansantang yang dipimpin koordinatornya, H. Elan Sopian, SE. Mengenai ketidak hadiran pimpinan DPRD pada pertemuan tersebut, Sekwan Drs. H. Suhandi, M.Si yang akrab disapa pak Sekwan dikantornya ini mengemukakan bahwa dirinya ditugaskan pimpinan DPRD untuk memfasilitasi audiensi antara Aliansi Kiansantang dengan pihak DPRD. “Pimpinan DPRD menugaskan saya (Sekwan) untuk memfasilitasi audiensi antara Aliansi Kiansantang dengan pimpinan DPRD mengingat pimpinan dan anggota dewan sudah terjadwal agendanya sesuai keputusan Badan Musyawarah (Bamus) dengan tugas yang harus diselesaikan seperti merampungkan Rancangan APBD untuk APBD tahun 2022 dan tugas panitia khusus (Pansus) setiap bulannya,”terang pak Sekwan, Suhandi. Namun demikian, lanjut pak Sekwan, bukan berarti ketidak hadiran pimpinan dewan tidak bersedia menerima aspirasi yang akan disampaikan Aliansi Kiansantang kepada pimpinan dewan. “Soal waktu saja, Pak Ketua (Ketua DPRD-red) akan menjadwalkan pertemuan dengan Aliansi Kiansantang bisa dilaksanakan dalam sepekan kedepan,”kata Suhandi. Mengenai aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Kiansantang agar disampaikan kepada pimpinan dewan, Suhandi berjanji akan meneruskannya kepada pimpinan dewan. “Terkait aspirasi yang ingin dibahas tentang pelaksanaan CSR sudah saya sampaikan kepada ketua DPRD. Insya Alloh pimpinan dewan dalam satu minggu ini akan mengagendakan pertemuan dengan Aliansi Kiansantang,”pungkas Sekretaris DPRD Purwakarta, Suhandi. Tampak hadir pada pertemuan saat itu antara lain, Kapolsek Jatiluhur Kompol Ali Hanafiah dan sejumlah anggota dari Mapolres Purwakarta. (Humas DPRD)

Selengkapnya
Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Akan Diserap

Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Akan Diserap

Berita on Kamis, 16 September 2021

Purwakarta – Beberapa hari terakhir para anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dibuat tak nyaman karena dianggap tak peka atas kondisi masyarakat yang masih dilanda pandemi Covid-19 yang seolah memaksakan kehendak menerima paket pakaian olahraga. Sebagaimana dilansir lembaga LPSE tercantum belanja pakaian olahraga pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.112.500.000 dengan nilai HPS Rp.105.350.000 yang terdapat di satuan kerja Sekretariat DPRD Purwakarta. Padahal berdasarkan penjelasan Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs. Suhandi, M.Si didampingi Kabag Umum Dany Kurniadi, SH diruang kerjanya, Rabu (15/9/2021), pengadaan pakaian olahraga untuk pimpinan dan anggota DPRD itu belum dilaksanakan. “Sampai saat ini pengadaan itu belum dilaksanakan. Itu pagu anggaran yang beredar dan bisa diakses di LPSE bukan hanya untuk seragam training olahraga saja. Tapi ada empat item antara lain untuk sepatu, pakaian training olahraga, jaket dan kaos. Dan perencanaan itu bukan tiba-tiba tapi sudah lama mengingat pimpinan dewan dan anggota dewan belum pernah mendapat pakaian olahraga,”kata pak Sekwan Drs. H. Suhandi, M.Si (panggilan Sekretaris DPRD, Drs. H. Suhandi, M.Si-red). “Mengenai paket pengadaan pakaian olahraga karena dianggap tidak tepat waktunya, maka tidak akan kita serap,”tandas pak Sekwan, Suhandi. Sementara anggota DPRD Purwakarta dari Partai Amanat Nasional (PAN), Agus Sugianto menanggapi soal pengadaan seragam olahraga tidak mempersoalan jika besaran harganya pantas dan waktunya tepat. “Saya kira harga yang ramai diperbincangkan itu hanya untuk satu item seragam olahraga saja. Tapi kalau untuk empat item saya kira nilai itu masih cukup wajar. Lagian memang kami (anggota DPRD-red) selama 2 tahun ini belum pernah mendapat seragam olahraga,”kata Agus Sugianto melalui telepon selular. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Warseno SE (dari PDIP) merasa heran dengan maraknya pemberitaan yang beredar seolah anggota dewan sudah menerima seragam olahraga. Padahal, pengadaannya pun belum dilaksanakan, “Kok jadi ramai sih, padahal kan pengadaannya juga belum ada, belum terjadi, terus apa yang diributkan?”ujar pak Uwa sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Purwakarta dari partai PDIP. (Humas DPRD)

Selengkapnya
DPRD Purwakarta Menetapkan Tiga Raperda Menjadi Perda Bersama Bupati

DPRD Purwakarta Menetapkan Tiga Raperda Menjadi Perda Bersama Bupati

Berita on Senin, 13 September 2021

Purwakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengadakan rapat pariipurna tingkat II dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Keputusan tiga Raperda yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Wisata, Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Raperda perubahan atas Perda No.3/2007 tentang Pengelolaan Zakat untuk ditetapkan menjadi Perda, Jumat (10/9/2021) di ruang rapat utama gedung DPRD Purwakarta, Jl. Ir H. Juanda, Ciganea, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Rapat Paripurna dalam Rangka Penetapan Keputusan Tiga Raperda (Desa Wisata, Penyelenggaraan Ponpes, dan Pengelolaan Zakat) dihadiri 32 orang anggota DPRD dan Pimpinan DPRD antara lain Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi, SM., Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami dan Wakil Ketua Warseno. Juga hadir Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika bersama Wakil Bupati, H. Aming, Sekda H. Iyus Permana. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), TNI-Polri, Ketua MUI, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, Badan Amil Zakat/Infak dan sedekah (BAZ), para Kepala OPD, forum komunikasi pondok pesantren, alim ulama dan tokoh masyarakat. “Bahwa rapat paripurna untuk menetapkan peraturan daerah apabila telah memenuhi quorum maka rapat paripurna dapat dilaksanakan,”demikian disampaikan ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM yang memimpin rapat paripurna hari itu. Rapat tersebut merupakan tahapan akhir dari serangkaian rapat-rapat sebelumnya yang dilakukan Pansus A, Pansus B dan Pansus C dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Pada rapat paripurna hari itu Pansus A yang diberi tugas membahas Rapeda tentang Desa Wisata melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan rapat sedangkan Pansus B diberi tugas membahas Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pansus C diberi tugas membahas Raperda tentang Pengelolaan Zakat. Sementara seluruh fraksi yang ada di DPRD Purwakarta antara lain Fraksi Golkar, Fraski Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Berani, Fraksi PDN menyatakan setuju ketiga Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan menyampaikan sejumlah rekomendasi. Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menyatakan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemda Purwakarta terhadap tiga Raperda menjadi Perda Kabupaten Puarwakarta setelah menyimak dari laporan pansus dan pendapat fraksi-fraksi. “Kami Sepakat tiga Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda,”demikian Bupati Anne Ratna Mustika saat menyempaikan pendapat akhir pada rapat paripurna diatas. Usai rapat paripurna penetapan Raperda menjadi Perda, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD melanjutkan rapat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan 3 Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Reperda Kepariwisataan berbasis Agro dan Penyelengaraan SPBE hingga menjelang magrib. Tampak hadir pada rapat paripuran hari itu Sekretaris DPRD, Drs. H. Suhandi, M.Si. Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan, H. Yayan Suryanto, S.Sos, M.Si. Kabag Umum, Dany Kurniadi, SH. Kabag Program dan Keuangan Ir. H. Wawan Kustiawan, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Ari Syamsurizal, SH, M.Kn dan Kasubag Humas, Protokol dan Publikasi, Hj. Helly Sustiawati, S.Sos.,M.Si. (Humas DPRD)

Selengkapnya