JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JDIH DPRD
Kabupaten Purwakarta

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Ngosrek Harmoni Bersama Fkub

Ngosrek Harmoni Bersama Fkub

Purwakarta - Selasa pagi, 12 Mei 2026 suasana nampak ramai didepan Masjid Agung Baing Yusup, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau yang biasa disapa Om Zein bersama dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) pimpin langsung kegiatan Ngosrek Harmoni dan Touring yang merupakan sebuah gerakan bersama lintas iman yang memadukan aksi nyata, kebersamaan, dan kepedulian lingkungan dalam semangat persaudaraan. Kegiatan ini menjadi ruang perjumpaan para penyuluh agama untuk mempererat harmoni, membangun dialog, serta menghadirkan nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan nyata masyarakat Purwakarta.Om Zein mengatakan, kegiatan ngosrek bersama dengan Kemenag Purwakarta dan FKUB dari berbagai lintas sector ini menunjukan bahwa kegiatan ngosrek bukan hanya program Pemerintah Daerah, melainkan gerakan seluruh elemen masyarakat termasuk FKUB. Kegiatan ini dimulai dari Masjid Agung Baing Yusup, GKP Sadang, GIA Cibening, GKIN, Katolik Santa Maria BIC."Dimulai dari Masjid Agung terus kita ke gereja-gereja untuk monitoring ngosrek, jadi kelihatan Purwakarta mulai bersih, nanti kalau ada yang Jambrung itu kelihatan, berarti tempat sekitar dia tidak pernah ngosrek. Sekarang Purwakarta bersih mulai dari kantor Pemerintah, Swasta, Pertokoan semua ngosrek ". Katanya.Rabu NgumumSelain itu, Om Zein juga mengingatkan kepada pegawai Pemerintah untuk Rabu Ngumum yang ke dua kalinya. Menurutnya setiap hari Rabu ASN Purwakarta diharapkan menggunakan kendaraan umum baik angkot atau ojek online maupun ojek pangkalan, asal jangan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, kecuali dalam kondisi tertentu seperti pelayanan kepada masyarakat."Yang penting jangan pakai kendaraan pribadi dan jangan pakai kendaraan dinas, kecuali dalam kondisi tertentu untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat boleh pakai kendaraan dinas dan pribadi". Ungkapnya. Ketua FKUB Purwakarta Drs. KH. Jhon Dien mengatakan, kegiatan ngosrek merupakan kegiatan yang sangat bagus, bukan hanya dari lisan melainkan dengan aksi nyata, karena ngosrek itu merupakan kebersihan sebagian dari iman, hal tersebut harus diterapkan mulai dari lingkungan terkecil seperti rumah, RT, RW dan seluruh kota."Harus diterapkan mulai dari kecil, di keluarga di RT di RW dan seluruh kota Purwakarta. Program Bupati itu luar biasa dan sangat besar manfaatnya " Katanya.Sementara Kepala Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta Dr. H. Ohan Burhan, M.Pd.I mengatakan, acara yang diselenggarakan sesuai dengan tema yaitu “Harmoni dalam Kebersamaan, bersih tempat ibadahnya, rukun umatnya”. Hal tersebut sesuai dengan program yang dicanangkan Bupati Purwakarta om Zein, melaksanakan Ngosrek disetiap lingkungan, di setiap hari selasa, bagi Kemenag kegiatan ngosrek di tempat Ibadah merupakan yang ke dua kalinya sebelumnya dilaksanakan di wilayah kota."Bagi kami ini merupakan kegiatan yang ke dua kalinya, ngosrek tempat ibadah yang ada di Kabupaten Purwakarta yang sebelumnya tempat ibadah yang ada sekitar kota dan sekarang ada lima tempat ibadah yang akan kita kunjungi. Kita akan melakukan kegiatan ngosrek sampai ke Kecamatan Bungursari, baik tempat ibadah Muslim, Kristen, Hindu dan Budha ". Katanya.Ia menambahkan, sebuah nilai kebersamaan untuk merajut sebuah keharmonisan, di Kabupaten Purwakarta yang dimulai dari hal yang kecil dengan membersihkan lingkungan terutama lingkungan tempat ibadah oleh semua kalangan lintas iman yang ada di Purwakarta dengan membersihkan Masjid, Gereja, maupun Wihara yang berada di lingkungan Kabupaten Purwakarta."Kegiatan kita dimulai dari Masjid Agung Baing Yusuf, dan berakhir nanti di gereja Santa Maria Kecamatan Bungursari dan nanti ada Penanaman pohon karena konsep kita yaitu ekologi, menanam pohon di tempat-tempat ibadah agar memberikan kesejukan kedalam ruang ibadah" pungkasnya. (Diskominfo Purwakarta)

Selengkapnya
Om Zein Lepas Kirab Mahkota Binokasih Menuju Karawang

Om Zein Lepas Kirab Mahkota Binokasih Menuju Karawang

Purwakarta - Suasana khidmat bercampur rasa haru dan bangga menyelimuti prosesi pelepasan Mahkota Binokasih, bagian dari rangkaian akbar Kirab Budaya Tatar Sunda, yang digelar di halaman Gedung Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Jawa Barat, Jalan Siliwangi, Purwakarta, Sabtu (9/5/2026).Prosesi ini dipimpin langsung oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menandai berakhirnya masa singgah pusaka agung peninggalan Kerajaan Pajajaran ini di bumi Purwakarta, sebelum kembali melanjutkan perjalanan suci menuju Kabupaten Karawang.Di bawah terik matahari siang yang menyengat dengan suhu mencapai 33 derajat Celcius, semangat penghormatan tidak luntur sedikit pun. Berjajar rapi, jajaran pejabat tinggi daerah mulai dari eselon II, kepala dinas, hingga sekretaris dinas, turut hadir memberikan penghormatan terakhir sebagai wujud bakti dan cinta budaya, sebelum pusaka emas seberat 8 kilogram itu diantar berangkat menuju wilayah selanjutnya.Sentuhan emosional sangat terasa saat Om Zein secara resmi melepas keberangkatan mahkota yang sarat makna sejarah ini. Terlihat jelas pancaran rasa bangga dan haru di wajah pemimpin Purwakarta tersebut, seolah melepaskan bagian dari identitas diri dan masyarakatnya untuk kembali berkelana menyebarkan nilai luhur ke tanah pasundan lainnya.Di hadapan awak media, Om Zein mengungkapkan kebesarhatiannya menjadi bagian dari perjalanan sejarah ini. Baginya, kehadiran Mahkota Binokasih bukan sekadar pertunjukan budaya, melainkan bukti hidup kebesaran masa lalu yang masih berdenyut hingga hari ini.“Hari ini kita semua menyaksikan dan merasakan nyata, bahwa masyarakat Sunda memiliki leluhur yang hebat, yang getaran semangat dan kebesarannya masih sangat terasa hingga saat ini,” kata Om Zein, yang dalam kesempatan tersebut didampingi pula oleh Anggota DPRD Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi Putra.Lebih dalam, ia menegaskan bahwa hakikat dari kirab ini jauh melampaui perpindahan benda fisik semata. Prosesi ini adalah sarana pewarisan roh atau semangat luhur dari para karuhun kepada generasi masa kini dan mendatang.“Ini adalah soal spirit, semangat kebesaran yang kami warisi. Kita harus bangga dan tinggi hati menjadi orang Sunda, karena kita memiliki karuhun yang hebat, kuat, dan beradab tinggi. Nilai itulah yang ingin kita hidupkan kembali melalui kegiatan ini,” ujarnya.Perlu diketahui, Mahkota Binokasih Sanghyang Pake merupakan simbol agung persatuan, kewibawaan, dan kebesaran Kerajaan Sunda-Pajajaran. Benda pusaka ini telah menempuh perjalanan panjang dan penuh makna melintasi berbagai wilayah strategis di Jawa Barat sejak kirab ini dimulai pada 2 Mei lalu.Rute perjalanan akbar ini diawali dari Kabupaten Sumedang, kemudian bergerak melintasi Ciamis, Tasikmalaya, Cianjur, Kota Bogor, hingga akhirnya tiba dan singgah sejenak di Purwakarta.Setelah dilepas pagi ini, rombongan kirab budaya dijadwalkan akan melanjutkan langkah sucinya menuju Kabupaten Karawang, lalu berlanjut ke Kota Cirebon, sebelum akhirnya mencapai titik akhir perjalanan di Kota Bandung, yang akan menjadi panggung puncak peringatan dan pengukuhan budaya Tatar Sunda. (Diskominfo Purwakarta)

Selengkapnya
JDIH Sekretariat DPRD Purwakarta Mendapatkan Penghargaan dari Wakil Gubernur

JDIH Sekretariat DPRD Purwakarta Mendapatkan Penghargaan dari Wakil Gubernur

Berita on Selasa, 06 Januari 2026

JDIH Sekretariat DPRD Purwakarta Mendapatkan Penghargaan dari Wakil Gubernur Purwakarta- Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan, Ari Syamsurizal SH., M.Kn mewakili JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta menerima Penghargaan sebagai Pengelola JDIH tingkat Kabupaten/Kota terbaik ke - V pada Pertemuan dengan Biro Hukum & HAM Setda Provinsi Jawa Barat di Aula Timur Gedung Sate (29/09/2025).  Pertemuan antar anggota JDIH ini bertema “Peran JDIH dalam Mendukung Pembangunan di Daerah melalui Transformasi Digital Dokumen Hukum”, acara ini memperkuat sinergi, meningkatkan literasi hukum digital, serta mendorong transparansi dan kepastian hukum demi pembangunan berkelanjutan. Acara diawali dengan diskusi tentang standarisasi Mobile JDIH. Hal ini menjadi dasar, dikarenakan mobile JDIH dapat mempermudah pencarian dokumen hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.  Dilanjutkan dengan diskusi Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Illegal Access. Pada lampiran dokumen hukum yang dipublikasikan (Seperti data bantuan saat krisis/bencana), harus di take down setelah berlakunya UU PDP. Untuk diskusi Illegal Access, Disampaikan bahwa isu sering terjadi karena pihak ketiga dan pentingnya literasi digital sebagai penanganan utama.  Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan menekankan pada Transformasi Digital Dokumen Hukum dan peran JDIH dalam mendukung pembangunan di daerah, termasuk dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan Artificial Intelligence (AI).  Sebagai penutup sambutan, Wakil Gubernur Jawa Barat mengajak kepada Amggota JDIH untuk menjadikan JDIH sebagai perpustakaan hukum terbesar di Jawa Barat yang berkualitas.(Humas Setwan)

Selengkapnya
DPRD Purwakarta Gelar Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan DPRD Tahun 2025

DPRD Purwakarta Gelar Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan DPRD Tahun 2025

Berita on Selasa, 06 Januari 2026

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD tahun 2025, bertempat diruang rapat parpurna gedung DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Senin 29 Desember 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, di dampingi Wakil Ketua I DPRD Dias Rukmana Praja, Wakil Ketua II DPRD Luthfi Bamala, Wakil Ketua III DPRD, H. Entis Sutisna dan Sekretaris DPRD Purwakarta Rudi Hartono serta dihadiri 32 anggota Dewan. Menurut Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, dilaksanakannya kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 33 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Junto pasal 80 ayat (1) Peraturan DPRD Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, bahwa Laporan Kinerja Pimpinan DPRD diadakan dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya Ketua DPRD menjelaskan bahwa tugas pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan DPRD di Maksud antara lain meliputi; 1. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; 2. Menyusun rencana kerja pimpina DPRD; 3. Menetapkan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua; 4. Melakukan Koordiansi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD); 5. Mewakili DPRD dalam hubungan dengan Lembaga/Instansi lainnya; 6. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan Lembaga/Instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD; 7. Mewakili DPRD di Pengadilan; 8. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rahabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 9. Menyampaikan Laporan kinerja DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun. ”Mencermati tugas-tugas tersebut diatas, dengan ini Kami sampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD pada tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sdr. Dias Rukmana Praja. Kepada saudara Dias Rukmana Praja Kami persilahkan,”demikian disampaikan Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami saat memimpin rapat diatas. Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Purwakarta Dias Rukmana Praja dalam laporanya menjelaskan bahwa pimpinan DPRD selama kurun waktu tahun 2025 telah memimpin rapat-rapat sebagai berikut; 1) Menggelar Rapat Paripurna sebanyak 47 kali 2) Menggelar Rapat Badan Musyawarah sebanyak 17 kali 3) Menggelar Rapat Badan Anggaan sebanyak 38 kali 4) Menggelar Rapat Badan Kehormatan sebanyak 2 kali 5) Menggelar Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 13 kali 6) Menggelar Rapat Gabungan Komisi sebanyak 12 kali 7) Menggelar Rapat Pansus sebanyak 112 kali Dias Rukmana Paraja juga menyampaikan Produk hukum yang berhasil diselesaikan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta selama tahun 2025 sebagai beikut: 1) Keputusan bersama DPRD dengan Bupati pada tahun 2025 sebanyak 14 Keputusan; 2) Keputusan DPRD pada tahun 2025 sebanyak 21 keputusan; 3) Keputusan Pimpinan DPRD pada tahun 2025 sebanyak 17 keputusan; 4) Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilka pada tahun 2025sebanyak 11 Perda dan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sudah melalui tahap fasilitasi hasil Biro HUkum dan HAM serta menunggu nomor register untuk menjadi Perda. “Adapun terdapat 2 Raperda yang masih dalam proses pembahasan yaitu Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta 2025-2045 dan Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah,”kata Wakil Ketua I DPRD Purwakarta Dias Rukmana Praja dalam laporannya. Pada sesi penutup sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pimpinan DPRD atas laporan kinerja dan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) yang disampaikan secara terbuka kepada anggota DPRD dalam rapat paripurna khusus. Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami menyampaikan terimaksih atas kerjasama anggota DRPD dan semua pihak termasuk seluruh jajaran Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD Purwakarta Rudi Hartono. Rapat ini, kata Ketua DPRD, dilaksanakan pada akhir tahun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas kinerja lembaga legislatif, untuk evaluasi internal, perbaikan kinerja, serta memastikan pelaksanaan tugas sesuai aturan, mencakup pencapaian, rekomendasi untuk perbaikan di tahun berikutnya, pungkas Sri Puji Utami sambil menutup rapat dengan mengetuk palu. (Jainul Abidi/Hms)

Selengkapnya
Ketua DPRD mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Wanita Pertama Menjabat Sekda Purwakarta

Ketua DPRD mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Wanita Pertama Menjabat Sekda Purwakarta

Berita on Rabu, 01 Oktober 2025

PURWAKARTA - Sejarah baru dalam kepemimpinan administratif tertinggi di birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat dijabat oleh seorang perempuan. Srikandi tangguh itu adalah Hj. Nina Herlina, S.Sos. Sebelum ditetapkan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein yang akrab disapa Om Zein mejabat Pj. Sekda, yang bersangkutan menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Kepala BKAD) Pemkab Purwakarta. Pelantikan Hj. Nina Herlina sebagai Pj. Sekda Purwakarta oleh Bupati Purwakarta, Om Zein tersebut berlangsung pada Selasa, 30 September 2025, di Pendopo Pemkab Purwakarta. Acara pelantikan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, serta jajaran pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Tampak hadir pada acara tersebut, Sekretaris DPRD Purwakarta, Rudi Hartono. Sebelumnya, Nina Herlina menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupaten Purwakarta, menggantikan Norman Nugraha sejak tanggal 25 September 2025. Penunjukan Nina Herlina sebagai Plh Sekda dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda definitif. Selain menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kini Nina Herlina mendapatkan kepercayaan tambahan untuk mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Purwakarta. Sehari sebelum pelantikan, Nina Herlina memimpin Rapat Koordinasi Lingkup Sekretariat Daerah di Aula Janaka Sekretariat Daerah. Rapat tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar satuan kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai program kegiatan yang sedang berjalan serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja menjelang akhir tahun 2025. Selain itu, dibahas pula berbagai permasalahan yang ada sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja di masing-masing satuan kerja. Dengan dilantiknya Nina Herlina sebagai Penjabat Sekda, diharapkan kinerja dan efektivitas kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat semakin meningkat. Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami menyampaikan ucapan Selamat atas dilantiknya Pj. Sekda Purwakarta yang dijabat oleh seorang perempuan.  ”Selamat atas dilantiknya ibu Hj. Nina Herlina sebagai Pj. Sekda Purwakarta. Tentu suatu kebanggaan khususnya saya pribadi dimana kesetaraan gender itu diterapkan pada kepemimpinan Bupati Purwakarta saat ini,”kata Sri Puji Utami, wanita pertama dalam sejarah berdirinya lembaga Legislatif (DPRD Purwakarta) dipimpin oleh seorang wanita. (JDIH Setwan).

Selengkapnya