Purwakarta - Hajat Lembur merupakan tradisi adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa Barat. Perayaan ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen atau keberkahan dalam kehidupan. Prosesi ini biasanya diiringi dengan doa bersama serta berbagai pertunjukan seni tradisional. Dengan adanya Hajat Lembur, masyarakat dapat mempererat tali persaudaraan dan memperkokoh nilai kebersamaan.Meskipun zaman terus berkembang, tradisi Hajat Lembur tetap dijaga dengan baik. Generasi muda diajak untuk mengenal dan memahami makna di balik perayaan ini. Selain sebagai bentuk pelestarian budaya, Hajat Lembur juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam tentang budaya Sunda. Oleh karena itu, keberadaannya tetap penting dalam kehidupan masyarakat setempat.Salah satu tradisi Hajat lembur yang dilakukan masyarakat Purwakarta yaitu di Desa Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.Melalui sebuah Hajat Bumi, Diaman acara tersebut bukan sekadar perayaan angka, melainkan suatu perwujudan nyata dari semangat kebersamaan, kekompakan, dan rasa syukur masyarakat desa.Hajat Bumi Milangkala Desa Linggamukti terasa istimewa. Udara dipenuhi aroma harum sesaji dan hidangan khas daerah. Riuh rendah percakapan dan gelak tawa warga menggambarkan keakraban yang terjalin erat.Di tengah hiruk-pikuk perayaan, tersirat pesan mendalam tentang sejarah dan perjuangan para leluhur. Om Zein menekankan pentingnya Hajat Bumi sebagai pengingat akan sejarah berdirinya desa, perjuangan para pendiri, dan tokoh-tokoh penting yang telah mengukir jejaknya.Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, memberikan apresiasi tinggi, dan mendorong agar lebih banyak desa di Purwakarta menyelenggarakan kegiatan serupa.Om Zein juga mengajak para generasi muda untuk merenungkan bagaimana para pendahulu mereka, dengan peralatan seadanya, bergotong-royong membuka dan membangun desa ini.  "Bayangan cangkul yang membelah tanah, keringat yang membasahi dahi, dan semangat juang yang membara tergambar jelas dalam setiap cerita yang terlontar," kata  Om Zein. Rabu (20/5).Menurutnya, perayaan ini bukan hanya sekadar seremonial. Hajat Bumi inI merupakan manifestasi rasa syukur atas anugerah yang diterima, atas keberlangsungan desa, dan atas warisan nilai-nilai luhur yang dijaga turun-temurun."Hajat Bumi menjadi perekat yang menghimpun seluruh elemen masyarakat, menyatukan mereka dalam satu ikatan persaudaraan yang kuat," ungkap Om Zein.Kepala Desa Linggamukti, Toto Iskandar, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas limpahan hasil bumi yang diperoleh.Dalam pelaksanaannya, masyarakat membawa dongdang yang berisi berbagai hasil bumi. Dongdang tersebut kemudian diarak sepanjang jalan desa dan disaksikan oleh seluruh masyarakat sebagai bentuk kebersamaan serta pelestarian budaya lokal.Selain itu, untuk memeriahkan peringatan milangkala Desa Linggamukti ke-45, rangkaian kegiatan dilanjutkan pada malam hari dengan penyelenggaraan hiburan rakyat.Ribuan masyarakat memadati Lapangan Linggajati untuk menyaksikan pertunjukan kesenian yang disuguhkan.Kegiatan ini diharapkan dapat terus mempererat tali silaturahmi antarwarga serta melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. (Diskominfo Purwakarta)

Purwakarta - Asisten Sekretaris Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dicky Darmawan, menyampaikan, Pemkab Purwakarta berkomitmen dalam mendukung pengutamaan Bahasa Indonesia di lingkungan pemerintahan dan pelayanan publik.Sementara, disampaikan Dicky saat menghadiri Sosialisasi Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2026-2029, bertempat di Ruang Rapat Sekda, Selasa (19/5/2026).Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ini dalam rangka koordinasi dan sosialisasi terkait Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga menyambut baik kegiatan ini. Terlebih kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia di lingkungan lembaga pemerintah, dunia pendidikan, maupun ruang publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.Menurut Dicky, sosialisasi ini juga menjadi upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.Namun, melalui sosialisasi ini juga disampaikan pemaparan mengenai substansi Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025, mekanisme pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia, serta langkah-langkah pembinaan lembaga dalam mendukung penguatan jati diri bangsa melalui bahasa negara. (Diskominfo Purwakarta)

JDIH Sekretariat DPRD Purwakarta Mendapatkan Penghargaan dari Wakil Gubernur Purwakarta- Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan, Ari Syamsurizal SH., M.Kn mewakili JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta menerima Penghargaan sebagai Pengelola JDIH tingkat Kabupaten/Kota terbaik ke - V pada Pertemuan dengan Biro Hukum & HAM Setda Provinsi Jawa Barat di Aula Timur Gedung Sate (29/09/2025).  Pertemuan antar anggota JDIH ini bertema “Peran JDIH dalam Mendukung Pembangunan di Daerah melalui Transformasi Digital Dokumen Hukum”, acara ini memperkuat sinergi, meningkatkan literasi hukum digital, serta mendorong transparansi dan kepastian hukum demi pembangunan berkelanjutan. Acara diawali dengan diskusi tentang standarisasi Mobile JDIH. Hal ini menjadi dasar, dikarenakan mobile JDIH dapat mempermudah pencarian dokumen hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.  Dilanjutkan dengan diskusi Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Illegal Access. Pada lampiran dokumen hukum yang dipublikasikan (Seperti data bantuan saat krisis/bencana), harus di take down setelah berlakunya UU PDP. Untuk diskusi Illegal Access, Disampaikan bahwa isu sering terjadi karena pihak ketiga dan pentingnya literasi digital sebagai penanganan utama.  Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan menekankan pada Transformasi Digital Dokumen Hukum dan peran JDIH dalam mendukung pembangunan di daerah, termasuk dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan Artificial Intelligence (AI).  Sebagai penutup sambutan, Wakil Gubernur Jawa Barat mengajak kepada Amggota JDIH untuk menjadikan JDIH sebagai perpustakaan hukum terbesar di Jawa Barat yang berkualitas.(Humas Setwan)

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD tahun 2025, bertempat diruang rapat parpurna gedung DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Senin 29 Desember 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, di dampingi Wakil Ketua I DPRD Dias Rukmana Praja, Wakil Ketua II DPRD Luthfi Bamala, Wakil Ketua III DPRD, H. Entis Sutisna dan Sekretaris DPRD Purwakarta Rudi Hartono serta dihadiri 32 anggota Dewan. Menurut Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, dilaksanakannya kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 33 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Junto pasal 80 ayat (1) Peraturan DPRD Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, bahwa Laporan Kinerja Pimpinan DPRD diadakan dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya Ketua DPRD menjelaskan bahwa tugas pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan DPRD di Maksud antara lain meliputi; 1. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; 2. Menyusun rencana kerja pimpina DPRD; 3. Menetapkan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua; 4. Melakukan Koordiansi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD); 5. Mewakili DPRD dalam hubungan dengan Lembaga/Instansi lainnya; 6. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan Lembaga/Instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD; 7. Mewakili DPRD di Pengadilan; 8. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rahabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 9. Menyampaikan Laporan kinerja DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun. ”Mencermati tugas-tugas tersebut diatas, dengan ini Kami sampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD pada tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sdr. Dias Rukmana Praja. Kepada saudara Dias Rukmana Praja Kami persilahkan,”demikian disampaikan Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami saat memimpin rapat diatas. Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Purwakarta Dias Rukmana Praja dalam laporanya menjelaskan bahwa pimpinan DPRD selama kurun waktu tahun 2025 telah memimpin rapat-rapat sebagai berikut; 1) Menggelar Rapat Paripurna sebanyak 47 kali 2) Menggelar Rapat Badan Musyawarah sebanyak 17 kali 3) Menggelar Rapat Badan Anggaan sebanyak 38 kali 4) Menggelar Rapat Badan Kehormatan sebanyak 2 kali 5) Menggelar Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 13 kali 6) Menggelar Rapat Gabungan Komisi sebanyak 12 kali 7) Menggelar Rapat Pansus sebanyak 112 kali Dias Rukmana Paraja juga menyampaikan Produk hukum yang berhasil diselesaikan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta selama tahun 2025 sebagai beikut: 1) Keputusan bersama DPRD dengan Bupati pada tahun 2025 sebanyak 14 Keputusan; 2) Keputusan DPRD pada tahun 2025 sebanyak 21 keputusan; 3) Keputusan Pimpinan DPRD pada tahun 2025 sebanyak 17 keputusan; 4) Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilka pada tahun 2025sebanyak 11 Perda dan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sudah melalui tahap fasilitasi hasil Biro HUkum dan HAM serta menunggu nomor register untuk menjadi Perda. “Adapun terdapat 2 Raperda yang masih dalam proses pembahasan yaitu Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta 2025-2045 dan Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah,”kata Wakil Ketua I DPRD Purwakarta Dias Rukmana Praja dalam laporannya. Pada sesi penutup sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pimpinan DPRD atas laporan kinerja dan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) yang disampaikan secara terbuka kepada anggota DPRD dalam rapat paripurna khusus. Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami menyampaikan terimaksih atas kerjasama anggota DRPD dan semua pihak termasuk seluruh jajaran Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD Purwakarta Rudi Hartono. Rapat ini, kata Ketua DPRD, dilaksanakan pada akhir tahun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas kinerja lembaga legislatif, untuk evaluasi internal, perbaikan kinerja, serta memastikan pelaksanaan tugas sesuai aturan, mencakup pencapaian, rekomendasi untuk perbaikan di tahun berikutnya, pungkas Sri Puji Utami sambil menutup rapat dengan mengetuk palu. (Jainul Abidi/Hms)

PURWAKARTA - Sejarah baru dalam kepemimpinan administratif tertinggi di birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat dijabat oleh seorang perempuan. Srikandi tangguh itu adalah Hj. Nina Herlina, S.Sos. Sebelum ditetapkan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein yang akrab disapa Om Zein mejabat Pj. Sekda, yang bersangkutan menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Kepala BKAD) Pemkab Purwakarta. Pelantikan Hj. Nina Herlina sebagai Pj. Sekda Purwakarta oleh Bupati Purwakarta, Om Zein tersebut berlangsung pada Selasa, 30 September 2025, di Pendopo Pemkab Purwakarta. Acara pelantikan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, serta jajaran pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Tampak hadir pada acara tersebut, Sekretaris DPRD Purwakarta, Rudi Hartono. Sebelumnya, Nina Herlina menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupaten Purwakarta, menggantikan Norman Nugraha sejak tanggal 25 September 2025. Penunjukan Nina Herlina sebagai Plh Sekda dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda definitif. Selain menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kini Nina Herlina mendapatkan kepercayaan tambahan untuk mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Purwakarta. Sehari sebelum pelantikan, Nina Herlina memimpin Rapat Koordinasi Lingkup Sekretariat Daerah di Aula Janaka Sekretariat Daerah. Rapat tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar satuan kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai program kegiatan yang sedang berjalan serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja menjelang akhir tahun 2025. Selain itu, dibahas pula berbagai permasalahan yang ada sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja di masing-masing satuan kerja. Dengan dilantiknya Nina Herlina sebagai Penjabat Sekda, diharapkan kinerja dan efektivitas kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat semakin meningkat. Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami menyampaikan ucapan Selamat atas dilantiknya Pj. Sekda Purwakarta yang dijabat oleh seorang perempuan.  ”Selamat atas dilantiknya ibu Hj. Nina Herlina sebagai Pj. Sekda Purwakarta. Tentu suatu kebanggaan khususnya saya pribadi dimana kesetaraan gender itu diterapkan pada kepemimpinan Bupati Purwakarta saat ini,”kata Sri Puji Utami, wanita pertama dalam sejarah berdirinya lembaga Legislatif (DPRD Purwakarta) dipimpin oleh seorang wanita. (JDIH Setwan).